Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mencegah. berita terkini; opini; informasi hukum. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib: Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sragen. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar. Moch. Berita Terkini; Opini; Pengumuman; Arsip; Sosialisasi; Umum; PUBLIKASI. Wewenang KPU Provinsi: menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi. Melalui UU Pemilu, dijelaskan bahwa lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmeliputi: Tanggung jawab pantarlih. Kontak Kami; Peta Situs; Kotak Pengaduan; BERANDA (current) PROFILE. Tugas:. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peratur an perundang-undangan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KRITERIA TIPELOGI Pasal 2 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi. Pendaftaran berlangsung secara daring sejak 18 Desember sampai 27 Desember 2022, lalu. 4K esekretariatan KPU Kabupaten/Kota disebut dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Bawaslu RI Menurut UU No 7 Tahun 2017 dan berlaku sejak tahun 2019. KPU saat itu memiliki 53 anggota yang langsung dilantik Habibie. 13. Struktur KPU Kabupaten Pasuruan; Struktur Sekretariat KPU Pasuruan; Visi dan Misi; Tugas dan Kewenangan KPU; Kontak; KEUANGAN. Tugas dan wewenang KPU adalah. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 8 disebutkan bahwa tugas. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Pasuruan. Pemilu 2019; INFO PEMILU. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. Penelitian ini. Pasal 15 ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. 7 Tahun 2017. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan. Rencana kerja 2019; Daftar Aset dan Investasi; Neraca; Laporan Realisasi; Laporan Kas dan CALK; Laporan BA dan Rekon; Tahun 2020. Berita Terkini;Tugas dan Wewenang KPU. Menangani hal-hal yang bersifat khusus, mendesak dan memerlukan penanganan cepat berdasarkan. Tugas dan Kewenangan KPU. 02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, di mana Ketua KPPS Pemilu dan Pilkada 2024 sebesar Rp 1. Pasal 3 Pembentukan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah mendapatkan persetujuan. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS. menyusun program dan anggaran pemilihan umum 3. Adapun, secara umum KPU memiliki tugas dan. KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang berkedudukan di pusat pemerintahan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Baca juga: Jadwal Tahapan Pemilu 2024, Intip Besaran Gaji Petugas PPS. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keppres No. Petugas menyemprotkan disinfektan di Gedung Rapat Paripurna DPR dan MPR, Jakarta Pusat, MInggu (9/8/2020). KPU merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebelumnya, KPU sempat membuka lowongan PPS untuk Pemilu. TAHUN 2015; TAHUN 2020; BERITA. Artikel ini menjelaskan sejarah, tugas, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, lembaga negara yang bersifat nasional untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Cara kerja KPU. Wewenang KPU terbagi menurut wilayah yaitu KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. go. Untuk mengatur kedua unsur di dalam lembaga KPU yaitu Komisioner dan Sekretariat agar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan dari semua bidang hubungan kerjaTUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 228, Pasal 229 dan Pasal 230 TUGAS FUNGSI WEWENANG a. 2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan. Mulanya pengangkatan dan pembentukan Bawaslu dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota masih menjadi wewenang KPU. 8 Tahun 2022. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Sementara dalam melakukan tugas, wewenang dan kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten/kota, berdasarkan pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut: 1. Menyusun dan menetapkan. Sejarah, Tugas, Wewenang dan Daftar Anggota DKPP RI . 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keppres No. Visi dan Misi; Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU; Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat; Struktur Organisasi. com - 13/12/2022, 03:25 WIB. Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Penetapan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Kepala Biro di Lingkungan Setjen KPU. pemilu tahun 2024. Undang Undang; Surat Edaran;. Pasal 9 Satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:Wewenang Mahkamah Konstitusi. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Visi Misi; Struktur. Visi dan Misi; Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU; Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat; Struktur Organisasi. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari. Profil Anggota dan Sekretaris KPU Kota Kendari Periode 2018 - 2023; Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Kendari. Kewajiban PPS. Meskipun demikian, DPD sebenarnya masih merupakan organisasi yang baru lahir, karena baru didirikan pada tahun 2001. KPU terdiri dari KPU pusat yang berkedudukan di Jakarta, hingga KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK memiliki tugas dan wewenang sesuai ketetapan KPU. Merencanakan program dan. Tugas dan Wewenang KPU. Mengoordinasikan dan membantu PPS dalam menyusun daftar pemilih terbaru; 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. Begini Kelebihan & Kekurangannya. Tugas dari Pantarlih antara lain: a. Tugas Wewenang Dan Kewajiban Sekjen KPU. kpu. Menempelkan daftar Pemilih. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain : Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). 000. 1. Berdasarkan Pasal 81 UU No. f. Melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. KPU Sumut Gelar Pengembangan Website KPU Kabupaten/Kota se-Sumut – Selengkapnya. 10. Inilah dasar hukum kewenangan KPU, Bawaslu, DKPP dan penyelanggaraan Pemilihan Umum. Wilayah kerja KPU meliputi. Tugas dan Wewenang BPK Setelah Amandemen UUD 1945 . jdih kpu kota magelang; daftar. Periode 2008 - 2013; Periode 2013 - 2018; Periode 2018 - 2023; Periode 2023 - 2028; Profil Sekretariat KPU Kabupaten Agam. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. Lantas, apa saja tugas dan wewenang mereka? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembaga penyelenggara pemilu yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum. Menurut Pasal 10 UU No. Tugas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebuah badan negara yang mandiri dan didirikan terkait dengan keuangan negara. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:TugasMelakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai. visi dan misi; tugas dan wewenang kpu; tugas, fungsi dan wewenang sekretariat; komisioner kpu kota magelang; pejabat struktural sekretariat; lhkpn ketua, anggota dan sekretaris; program dan kegiatan; hasil pemilu/pemilihan. tirto. Secara umum, Pantarlih bertugas untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya. . id - Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum (PPK Pemilu) 2024 diatur menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 8 Tahun 2022. Sejarah Pemilu Orde Lama dan Orde Baru; Sejarah pemilu Masa Reformasi; Tentang KPU Tegal; BERITA. Hal lain adalah bagaimana keterkaitan tugas penyelenggara pemilu dengan UU tentang Pemilu yang akan banyak membahas tugas dan wewenang KPU dan/atau lembaga pengawas pemilu khususnya dalam konteks bekerjanya sistem pemilu baik dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD ataupun pemilu untuk memilih. Oleh karena itu, contoh soal tes PPS Pemilu 2024 juga mencakup materi tentang tugas dan wewenang PPS di pemilihan umum. Kronologi memuat penjelasan secara lengkap urutan. Laudantium atque architecto quae ullam rem labore veritatis. TUGAS DAN WEWENANG Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : Tugas : - Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Audiensi KPU Klungkung dengan Kapolres Baru. Tentunya dengan pembentukan ini ada sejumlah fungsi, tugas dan juga wewenang BPK. EIBEN HEIZIER. LAKIP KPU Bolaang Mongondow Tahun 2020; PENGADAAN; PEMILU 2019; BERITA. j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada PPS tentang pelaksanaan pencocokan dan penelaahan. laporan kinerja; perjanjian kinerja; rencana strategis; rencana kerja tahunan; rencana aksi kinerja; indikator kerja utama; sasaran kinerja pegawai; pilkada cianjur 2020; pemilu 2019; berita. (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s. Tugas dan Wewenang KPU Menurut Pasal 10 UU No. g. 7 tahun 2017 dan dibahas secara spesifik tentang tugas KPU, diantaranya : Oleh karena itu, tugas dan wewenang komisi pemilihan umum diatur langsung di dalam UUD 1945 dan undang-undang khusus yang dibuat oleh DPR. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan. Tugas dan Wewenang KPPU. KPU juga bertanggung jawab untuk mengecek dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap pemilihan umum. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;b. Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban : 1. Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang . Setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 pada 10 November 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang BPK kian dipertegas. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun, setelah diajukan uji materi (judicial review) atas UU Nomor 22 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diputuskan Bawaslu berwenang penuh dalam mengangkat petusa pengawas pemilu dari tingkat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. com - Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Bawaslu memiliki anggota terdiri dari lima orang dan memiliki periode masa. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraanMelaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU. Adapun tugas Pantarlih dalam Pemilu menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, yakni: Membantu KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan. com ) KOMPAS. . Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah. Bagian Program dan Anggaran c. Baca juga: Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTABerdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum1. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;pengumuman daftar calon sementara (dcs) anggota dprd kabupaten ponorogo – selengkapnya. Bekasi; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kab. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang berkedudukan di pusat pemerintahan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berita Terkini; Opini; Pengumuman; ARTIKEL; SAKIP. TutupTugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-undang di bidang keuangan negara. KOMPAS. TUGAS DAN FUNGSI BIRO, BAGIAN, DAN SUBBAGIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA No BIRO BAGIAN SUB-BAGIAN 1 Biro Perencanaan dan Data 1. Pasal 8 Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU, dibentuk satuan tugas SPIP KPU. 8 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat 3, di antaranya: mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No. Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan, menyusun, dan menetapkan program, anggaran, dan jadwal pemilu. membuat berita acara penghitunga; Page 10 and 11: 3. Intisari-Online. com - Membicarakan tentang Pemilu tidak akan pernah terlepas dari peranan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. go. 30. rup pengadaan ta 2022; berita. Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum atau KPU berfokus pada semua hal yang terkait dengan pemilihan umum. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.